Sekretaris Partai Golkar Sumut: Kritik Bukan Berarti Tak Dukung Pembangunan Infrastruktur di Sumut
Administrator
Senin, 15 Agustus 2022 17:34 WIB
Medan I Halomedan.CO
Partai Golkar Sumatra Utara (Sumut) menyesalkan pernyataan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang menuding Partai Golkar tidak mendukung pembangunan yang dilakukan Pemprov Sumut terkait proyek infrastruktur Rp2,7 triliun.
Kekesalan ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Dato’ Ilhamsyah, didampingi Wakil Ketua Korbid Kepartaian Zulchairi Pahlwan, Fraksi Golkar DPRD Sumut Dante Ginting, Ade Surahman Sinuraya dan Victor Silaen, saat menggelar konferensi pers, di Kantor Golkar Sumut, Jalan Sudirman Medan, Senin (15/8/2022).
Hadir juga seluruh hasta karya Partai Golkar mulai dari KPPG, AMPG, AMPI, Pengajian Al Hidayah, SOKSI, MKGR, MDI, Kosgoro, Satker Ulama dan HWK.
“Kami menyesalkan pernyataan Gubsu yang seolah-olah menuding Partai Golkar tidak mendukung pembangunan di Sumut. Kita mengeritik bukan berarti tidak mendukung,” ujarnya.
Tudingan Edy itu disampaikan saat rapat koordinasi (rakor) pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang rapat paripurna DPRD Langkat, Rabu (10/8/2022).
“Saya menyayangkan pernyataan Gubsu itu. Sangat tidak pantas disampaikan di depan masyarakat Langkat. Kalau pun Partai Golkar mengeritik, bukan berarti tidak mendukung. Golkar hanya ingin memastikan pembangunan di Sumut berjalan baik dan sesuai peraturan yang ada,” tegasnya.
Dengan pernyataan Edy tersebut, ia seolah-olah membuat kesan Partai Golkar berseberangan dengan Pemprov Sumut. Padahal, Golkar merupakan bagian dari partai pengusung Edy Rahmayadi.
Ia mengatakan Golkar mengkritik proyek tersebut karena mengingat masa jabatan Gubsu Edy Rahmayadi, yang berakhir tahun 2023.Sedangkan proyek multi years atau tahun jamak tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah.
Baca Juga:
Kemudian kegiatan tahun jamak menurut Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pekerjaan satu kesatuan yang menghasilkan satu keluaran.
“Kalau lokasi pekerjaan berada di 25 kabupaten/kota, itu namanya bukan kegiatan satu kesatuan yang menghasilkan satu keluaran,” ucapnya.
Sayangnya, Pemprov Sumut bersikukuh melanjutkan pelelangan meski cenderung melanggar peraturan yang ada.Alasannya, sudah berkonsultasi dengan KPK dan institusi lainnya.
Kemudian, dalam dokumen lelang tercantum persyaratan bahwa adanya progres pekerjaan hingga 67 persen sampai akhir tahun 2022.
:Persyaratan ini tentunya membuat banyak peserta lelang angkat tangan untuk ikut. Mengingat persyaratan tersebut tidak akan terpenuhi, apalagi ada persyaratan jaminan ketersediaan keuangann sebesar Rp1,48 triliun oleh rekanan,” paparnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong Gubernur untuk fokus saja pada tugas pengelolaan pemerintahan yang saat ini masih banyak pekerjaan rumah.
Diketahui memang ada sejumlah hal yang perlu percepatan kerja dari Gubernur, seperti pelantikan Sekda Sumut, Wali Kota Pematangsiantar dan Wali Kota Tanjungbalai belum juga dilakukan. Padahal, SK Mendagri sudah diterima Gubernur.
Kemudian, pengisian jabatan eselon 2 belum juga tuntas, karena masih banyak yang dijabat pelaksana tugas (Plt).Kondisi ini praktis, karena sejak menjabat Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah pada September 2018, atau 4 tahun, kabinet pemerintahannya tidak pernah lengkap dengan pejabat definitif.
Baca Juga:
Saat dikonformasi ke Gubsu Edy Rahmayadi soal kekesalan partai Golkar Sumut ini, sayangnya Gubsu belum menjawab.Namun yang bersangkutan belum bersedia memberikan keterangan.
Sementara Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Kaiman Turnip yang dikonfirmasi via WhatsApp juga belum memberikan jawaban.
Gubsu: Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp2,7 Triliun
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun akan selesai dibangun Tahun 2023.
Anggaran ini untuk pendanaan tahun ganda (multiyears) selama 2022-2023. Hal ini disampaikan Edy saat Groundbreaking pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan strategis Sumut, di Desa Suka Makmur Kutalimbaru ,Senin (27/6/2023).
“Pembangunan jalan 450 km dan jembatan ditargetkan selesai tahun 2023,” ujar Edy.
Pembangunan jalan sepanjang 450 km itu, kata Edy, menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas jalan provinsi Sumut yang ditargetkan menjadi dalam kondisi mantap. ”Saat ini jalan provinsi di Sumut dengan kondisi mantap sekitar 75 persen dan 25 persen tidak/belum mantap,” katanya.
Panjang jalan provinsi di Sumut ada sekitar 3.005 km. Selain jalan, ada sekitar 389,2 meter jembatan dan 71.000 meter drainase yang juga akan dibangun.
“Pembangunan yang dilakukan melalui skema pendanaan tahun ganda serta dengan metode rancang dan bangun (design-build), pembangunan bisa lebih cepat selesai,” katanya.
Dengan melalui skema itu juga pembangunan tersebut bisa menjadi efisiensi dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya. “Dengan jalan yang semakin baik, maka perekonomian Sumut diharapkan bisa lebih cepat membaik setelah turun akibat dampak pandemi COVID-19,” katanya.
Edy menegaskan, mulai tahun 2022, pemeliharaan jalan provinsi akan dilakukan secara rutin dan kondisi pemakaian termasuk kualitas jalan selama 10 tahun Kalau ada kerusakan langsung akan diperbaiki sehingga akan tidak ada satu meter pun jalan provinsi yang rusak. (red)
Editor
: Administrator
SHARE:
