LSM PAKAR Pertanyakan Pelayanan Administrasi BPJS di RS. Elisabeth Medan yang Diduga Membebani Pasien

Medan | Sumut24.co

Sudah 3 kali Pasien BPJS tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari admin pihak RS. Elisabeth Medan, bahkan pada setiap minggunya selalu berulang kejadian perdebatan dengan pasien BPJS saat melakukan pendaftaran untuk pemeriksaan setelah pasien selesai operasi. Hal inilah yang langsung dialami oleh, Linceria Nainggolan.

Mirisnya lagi, saat Linceria Nainggolan Ketua DPW LSM PAKAR Sumut ini melakukan pendaftaran dilakukan terlalu dini setiap harinya yang diduga pelayanan di RS. Elisabet Medan yang tidak memiliki standart operasional system pelayanan yang profesional mendaftarkan keluarganya sebagai pasien harus pukul 06.00 Wib pagi dan itupun sudah mendapatkan antrian no 13.

Kemudian pasien harus menunggu pukul 07.30 Wib agar mendapatkan nomor antri lewat mesin setelah pendaftaran manual. Lalu, pasien harus ngantri lagi untuk pendaftaran langsung dengan admin.

Nah, pada saat di adminlah selalu terjadi perdebatan dan keributan untuk mendapatkan kesempatan pemeriksaan Dokter karena pasien BPJS selalu dituntut dengan berkas yang berbeda-beda baru terdaftar sebagai pasien yang akan mendapatkan pemeriksaan Dokter.

Dijelaskan Linceria, pada Minggu ke 1, admin meminta kartu BPJS. Minggu ke 2 pasien diminta blanko DPJP. Minggu ke 3 yang diminta surat rujukan.

Setiap admin yang berbeda maka berbeda pula aturan dan permintaan berkas pasien BPJS baru diizinkan dan terdaftar sebagai pasien yang akan mendapatkan pemeriksaan Dokter. Sementara untuk penanganan pemeriksaan Dokter baru dilakukan pada pukul 13.00 Wib, ujar Linceria.

“Ada apa dengan pelayanan seperti itu?. Apakah pihak BPJS tidak punya ketentuan standart operasional pelayanan atau aturan pelayanan yang tetap. Apakah ada indikasi pelayanan BPJS di RS. Elisabeth yang terselubung?,” pungkas Ketua DPW LSM PAKAR Prov. Sumatera Utara Ir. Linceria Nainggolan.

Masih Linceria, dijaman yang super digital ternyata pelayanan admin RS. Elisabeth selalu saja menyulitkan pasien bahkan selalu membuat aturan yang berbeda setiap melakukan pemeriksaan.

Baca Juga:

• Warga Meninggal, Ketua Pewarta Melayat dan Berikan Bantuan
• Bakopam Bersama Polda Sumut Sukses Gelar Desiminasi Pemilu Damai 2024 di Kota Sibolga

Untuk itu, Ketua DPW LSM PAKAR Sumatera Utara Ir. Linceria Nainggolan meminta kepada Instansi terkait dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan ulang atas pelayanan publik apalagi pasien yang seharusnya mendapatkan pelayanan medis secara rutin tidak kesulitan bahkan selalu dibebani dengan pendaftaran yang tidak manusiawi, terangnya.(W02)