Kejatisu Harus Usut Korupsi Agustama
Administrator
Senin, 02 Oktober 2017 00:27 WIB
MEDAN | halomedan
Dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Agustama mulai terbuka lebar. Dalam hal tersebut sudah selayaknya Kejatisu menjemput bola atas perangai nakal dan merugikan rakyat yang diduga telah dilakoni Kadis Kesehatan Sumut tersebut.
“Bila Kejatisu yang sudah mendapat laporan dari masyarakat, sebaiknya jangan melempem, lebih-lebih mempetieskan kasus dugaan korupsi tersebut. Lakukan pendalaman kasus dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga kasus dugaan korupsi tersebut terbuka lebar dan diketahui masyarakat,” tegas Ketua Suara Proletak Ridwanto Simanjuntak kepada SUMUT24, Minggu (1/10).
Menurutnya, Kejatisu sepertinya tak bergeming dan bertaji dengan seorang oknum Kadinkes Sumut tersebut. Hingga kini, sudah hampir dua tahun, sejak dilaporkan kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Provsu masih jalan ditempat. Seperti Dinas Kesehatan Sumut menganggarkan Rp187.200.000 untuk pengadaan Reagent Test HIV sebanyak 36 box yang bersumber dari APBD 2016 dengan pemenang tender PT Bukit Hijau permata.
Dalam box terdapat 100 buah Tes Reagent HIV, maka dapat dihitung untuk 1 buah panitia menganggarkan Rp52.000. Akan tetapi dilihat menurut harga Ecatalogue untuk 1 buah harga hanya Rp14.344. Dapat dsimpulkan panitia sengaja melakukan mark up anggaran Rp 135.561.6000 (Rp187.200.000 – Rp51.638.400-Rp135.561.600).
Kemudian mark up proyek belanja bahan logistik rumah tangga/Bahan PMT -AS (pemberian makanan tambahan anak sekolah), untuk anak sekolah dasar di Kabupaten/Kota di Sumut dengan pagu anggaran Rp2.148.300.000.
Diduga pemenang proyek yakni PT Karya Lestari Mulia berkantor Jalan Sejahtera, Lingkungan X, kelurahan helvetia Timur, Medan telah dikondisikan oleh panitia lelang, karena melihat hasil penawaran mendekati HPS yang telah ditentukan. Dan realisasi dari kegiatan diduga tidak sesuai SOP, namun masih jalan ditempat tak ada perkembangan kasusnya.
Kemudian Selanjutnya, terciumnya ‘aroma busuk’ dari biaya sewa gedung (Amplas Ware House) yang bertujuan untuk menyimpan bahan milik Dinkes Provsu untuk didistribusikan ke Kabupaten/Kota. Diduga tempat /gedung yang disewa oleh Dinkes Sumut sangat tidak layak, selain tempatnya berdebu juga tidak ada yang menjamin (alat) di gudang tersebut steril dari kuman dan sumber penyakit.
Biaya sewa gudang untuk beberapa kegiatan Dinkes Provsu diantaranya, sewa penyimpanan dan Handling Dacin sarung timbang untuk distribusi ke seluruh Puskesmas dalam rangka pemberian gizi kepada masyarakat dengan pagu anggaran Rp514.454.146 bersumber dari APBN.
Sewa gedung/handling makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dengan pagu anggaran Rp 1.089.616.245 bersumber dari APBN. Dan sewa gedung/handling kegiatan distribusi PMT ibu hamil ke seluruh Puskesmas se-Sumut dengan pagu anggaran Rp1.104.146.725. Kejatisu belum satupun menentukan siapa tersangka.
Baca Juga:
Padahal, data-data valid dan temuan BPK RI sudah memenuhi. Ini berbeda dengan penyidikan kasus lainnya, yang begitu cepat langsung menetapkan tersangka setelah adanya laporan dari masyarakat. seharusnya Kejatisu kembali melakukan penyidikan, proses dokumen dan alat bukti yang dibutuhkan. dalam penegakan hukum itu seharusnya sama, tidak ada diskriminasi dimata hukum.
“Sekali lagi Kejatisu Jangan melempem. Kejatisu harus tegas dalam kasus korupsi tersebut. Masa dengan seorang Kadis saja tak berani. Sementara dengan kasus kecil saja Kejatisu sudah langsung menetapkan tersangka,” tegas Ridwanto Simanjuntak.
Kalau sudah ada bukti yang cukup ya langsung saja tetapkan tersangka. Dalam penegakan hukum tersebut Kejati harus mampu menegakan hukum setegak-tegaknya jangan pandang bulu jangan sampai tumpul ke tas tajam ke bawan.
“Dimata hukum itu harus sama semua, jangan melihat beckground pelakunya baik Politisi atau pejabat. Kejatisu jangan takut menetapkan tersangka. Kejati harus berani megakkan hukum. jangan takut diintervensi dan lain sebagainya,” tegas Ridwanto Simanjuntak.
Begitu juga Gubsu sebagai atasan dari para kepala dinas se Jajaran Pemprovsu termasuk Kadis Kesehatan Sumut Agustama yang diduga terlibat berbagai dugaan korupsi. “Sudah seharusnya posisinya sebagai Kadiskes Sumut tak layak dipertahankan, buat apa jadi Kepala Dinas kalau hanya merugikan uang negara yang juga uang rakyat. Dalam hal ini sebaiknya Gubsu segera bertindak dengan tegas, segera lakukan teguran tegas,” pintanya.
Kepada aparat penegak hukum Kejatisu segera membongkar kembali kasus yang telah dilaporkan masyarakat tersebut dengan mengusut tuntas dugaan keterlibatan Kadis Kesehatan Agustama dalam Kasus tersebut.
Sementara itu Kadis Kesehatan Sumut Agustama yang dikonfirmasi melalui Whatsapp di no 08136202XXX justru tidak membalas, begitu juga dihubungi melalui telepon selulernya tidak menjawab. Parahnya lagi, foto orangsatu di Dinkes Sumut itu sudah diganti di Whatsapp, yang semula berfose duduk di kursinya, kini kosong (tanpa foto) pasca pemberitaan di koran ini. (W03)
Baca Juga:
Editor
: Administrator
SHARE:
