Halomedan | Korupsi itu membutuhkan sebuah pemahaman yang baik untuk dapat dilawan. Gembar-gembor tidak diperlukan. Jika ada yang berpendapat bahwa banyaknya orang yang kena OTT menjadi bukti atas kehebatan pemberantasan korupsi, itu kesalahan besar. Jika pemberantasan korupsi efektif, mungkin saja pada masa-masa awal akan banyak yang masuk bui, dan itu mestinya dari kalangan big fish, bukan pelaku receh-recehan.
Sudah berapa lama KPK itu diberi waktu, malah trend korupsi makin tinggi. Hal itu ditegaskan Pengamat Sosial Politik Shohibul Anshor Siregar kepada SUMUT24, Rabu (13/9).
Menurutnya, pasti ada yang salah di sini. Karena itu saya mendukung Pansus KPK yang dibentuk di DPR RI yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan memberi rekomendasi perbaikan. Jika benar Bupati Batubara dan PNS PU di sana kena OTT oleh KPK, maka hal itu tidak serta-merta dapat disebut sebagai bukti tidak efektifnya Korsupgah KPK. Ia satu badan yang diberi tugas spesifik. Tujuan mereka sama.
Korsupgah justeru kelihatan tak memiliki rencana kerja yang jelas ketika penerimaan siswa baru SMA yang mereka tangani di Sumut bahkan menghasilkan penyimpangan berupa adanya siswa siluman di beberapa SMA.
“Siswa Siluman itu nyata-nyata perlawanan atas sistem penerimaan siswa baru yang di dalamnya orang KPK mengendalikan. Siswa siluman itu berbasis uang sogok,” ucapnya. (W03)