Medan - Publik dikejutkan dengan kasus korupsi di tubuh PT. Pertamina yang merugikan negara sebesar Rp. 193,7 triliun. Kasus tersebut terungkap saat pemerintah melakukan launching keberadaan BPI Danantara.
Apakah kasus korupsi PT. Pertamina tersebut upaya Presiden Prabowo dalam mengejer koruptor sampai ke antartika.
Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran Elfenda Ananda mengatakan launcing badan pengelola investasi strategis BPI Danatata yang terdiri dari Pertamina, Telkom Indonesia, MIND ID, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan PLN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun upaya pemerintah tersebut harus menghadapi tantangan besar dari kasus korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT. Pertamina (Persero) Sub Holding dan KKKS yang diungkap Kejaksaan Agung pada tahun 2023 sangat besar Rp.193,7 triliun.
"Tantangan pemerintah ini tentunya menjadi tanda tanya besar dengan janji presiden mengejar koruptor sampai antartika," ucap Elfenda Ananda dalam keterengan tertulis, Minggu 2 Maret 2025.
Menurut Elfenda, di satu sisi kasus demi kasus korupsi semakin menggila di tengah persoalan keuangan nasional yang dihadapi pemerintah. Mungkin hal ini dampak dari kebijakan pemekaran kabinet, program makan bergizi, dan efesiensi anggaran.
Selain itu, utang negara yang harus ditanggung saat jatuh tempo tahun 2025 sebesar Rp.800,33 triliun juga harus diselesaikan, terdiri dari hutang jatuh tempo atas surat berharga negara (SBN) mencapai Rp.705 triliun dan utang pinjaman Rp.100,9 triliun.
"Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional dengan menciptakan BPI Danantara, dan pernyataan presiden soal mengejar koruptor sampai ke Antartika yang dibuktikan Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi PT. Pertamina. Tentunya ini akan berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik, terutama pada latar belakang orang orang yang duduk di BPI Danantara sendiri," ujar Elfenda.
Baca Juga:
Padahal, kata Elfenda, kepentingan pemerintah dalam membangun pertumbuhan ekonomi nasional sangat penting. Kasus korupsi Pertamina sebesar Rp.193,7 triliun yang ditangani Kejaksaan Agung juga sangat penting mendapatkan dukungan pertumbuhan ekonomi nasional.
Begitu juga dengan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan harus terus ditunjukan. Kasus korupsi Pertamina ini harus dipastikan terus diusut tuntas oleh Kejaksaan Agung, dan dipastikan juga orang orang yang bermain di balik layar dalam kasus korupsi tersebut terungkap semuanya.
Harus ada upaya pemerintah dalam kasus korupsi Pertamina ini untuk menyelamatkan kepentingan rakyat yang sudah menjadi korban.
"Kita tahu bahwa perusahan perusahan yang di dalam BPI Danantara seperti Pertamina, Telkom Indonesia, MIND ID, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan PLN merupakan BUMN strategis. Sangat besar kemungkinan banyak pihak yang memanfaatkan perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun golongannya," kata Elfenda.
Untuk itu, lanjut Elfenda, pemerintah harus memastikan upaya peningkatan ketahanan ekonomi nasional dengan kehadiran BPI Danantara, bukan justeru sebaliknya membuat ekonomi semakin terpuruk.
"Memastikan ekonomi tetap tumbuh, korupsi dapat ditekan jumlahnya, serta konsitensi dengan pernyataan mengejar koruptor ke Antartika agar dapat dibuktikan. Jangan sampai pernyataan tersebut cuma sekedar omon omon semata," tegasnya.
Elfenda pun berharap Presiden Prabowo mengedepankan pemerintahan yang bersih, efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Hal inipun harus ditunjukan Prabowo dengan membersihkan tubuhnya dari orang orang yang berlatar belakang tidak bersih dan track record buruk.
"Mengilangkan nepotisme, haus akan kekuasaan dan keserakahan harus menjadi komitmen Prabowo untuk mewujudkan pemerintahannya yang bersih. Mendorong aparat hukum bekerja secara maksimal mengungkap kasus korupsi BUMN seperti Pertamina secara terang menderang termasuk orang di balik kasus itu," tandasnya.
Baca Juga:
