Tapsel | Halomedan.com
Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tapanuli Selatan.
Aksi ini menjadi perhatian bagi sekalangan pemerhati baik pembangunan maupun hukum yang mana ada dugaan mark-up besar-besaran dalam pengadaan pupuk berjenis NPK Janjang Emas di seluruh desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2024, Jum'at, 14 Februari 2025.
Tidak hanya berorasi, massa juga melaporkan vendor yang diduga ada hubungannya dengan petinggi institusi Polri yang ada di kabupaten Tapanuli Selatan berinisial IHA dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Selatan ke Kejaksaan Negeri. Mereka mendesak pihak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan tindakan sekaligus penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi yang merugikan semua pihak hingga miliaran rupiah.
Info yang didapati di lapangan harga pupuk NPK Janjang Emas yang direalisasikan dengan menyedot anggaran dana desa di desa mencapai Rp 900.000 per karung (50 kg). Sementara itu, harga asli yang didapatkan dari salah satu perusahaan pupuk di kota Medan hanya Rp 125.000 per karung (belum termasuk biaya pengiriman).
Jika dihitung:
Jumlah desa di Tapanuli Selatan: 212
Pupuk per desa: 30 karung
Total pupuk yang dibeli: 6.360 karung
Total anggaran yang dikeluarkan: Rp 5,7 miliar
Baca Juga:
Jika menggunakan harga asli: Rp 795 juta
Perbedaan harga yang sangat signifikan ini memunculkan dugaan korupsi besar-besaran. Jika memang ada biaya pengiriman, tetap saja selisih harga sangat jauh dari harga real di pasaran.
"Kami tidak tinggal diam. Ini bukan hanya dugaan, tetapi sudah ada indikasi yang sangat kuat. Negara dirugikan miliaran rupiah, sementara petani hanya bisa pasrah dengan harga pupuk yang tidak masuk akal," ujar Didi Santoso, selaku PL Ketua Almamater dalam orasinya.
Selain dugaan mark-up, ada isu lain yang mencengangkan dimana mencuat dari Beberapa kepala desa menyebut bahwa vendor yang bertanggung jawab atas pengadaan pupuk ini sering membawa nama atau mengatasnamakan orang nomor satu institusi Polri di kabupaten Tapanuli Selatan,Tak sampai disitu, vendor tersebut juga mengaku-ngaku sebagai adiknya.
Jika benar demikian, ini merupakan bentuk penyalahgunaan nama institusi untuk melancarkan bisnis yang diduga merugikan negara. Oleh karena itu, para mahasiswa dan masyarakat meminta klarifikasi langsung dari orang nomor satu di institusi Polri yaitu Kapolres Tapanuli Selatan terkait isu ini.
Lanjutnya, Tak hanya vendor, Kepala Dinas PMD Tapanuli Selatan juga ikut disorot. Ia diduga menjadi pihak yang mengarahkan dan melancarkan proyek pengadaan pupuk ini bersama antek-anteknya di dinas tersebut.
Menurut informasi yang beredar, Kepala Dinas PMD ini juga menggandeng salah satu organisasi kepala desa untuk memuluskan komunikasi dengan seluruh desa di Kabupaten Tapanuli Selatan agar projek ini berjalan tanpa hambatan.
"Jika dugaan ini benar, maka ini bukan hanya kasus biasa, tapi sudah menjadi konspirasi tingkat tinggi. Kami meminta Kejaksaan Negeri segera turun tangan dan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat," tegas Didi Santoso.
Baca Juga:
Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aksi ini mengajukan tiga tuntutan utama:
1. Meminta Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan segera memanggil dan memeriksa vendor pengadaan pupuk yang diduga melakukan mark-up besar-besaran.
2. Meminta Kapolres Tapanuli Selatan memberikan klarifikasi terkait dugaan pencatutan namanya dalam proyek ini.
3. Meminta Kejaksaan Negeri memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PMD Tapanuli Selatan atas dugaan keterlibatan dalam proyek ini.
Jika dalam satu minggu tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, para mahasiswa dan masyarakat akan melaporkan kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
Mereka juga siap membawa bukti-bukti yang telah dikumpulkan, termasuk dokumentasi, rekaman suara, dan hasil merek pupuk yang disalurkan di lapangan.
Korupsi dalam pengadaan pupuk bukanlah isu sepele. Ini menyangkut kehidupan ribuan petani yang menggantungkan nasibnya pada sektor pertanian bahkan menjadi salah satu program penting di era Presiden Prabowo Subianto saat ini dalam Asta Citanya.
Sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya melindungi para petani dengan memberikan akses terhadap pupuk yang terjangkau dan berkualitas. Namun, jika mafia pupuk terus merajalela, bagaimana mungkin petani bisa berkembang?
"Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini terang benderang. Kami akan terus mengawal hingga ada kejelasan dan keadilan!" seru Didi Santoso dalam aksi unjuk rasa.
Mahasiswa dan masyarakat berharap agar Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tidak tinggal diam, Jika kasus ini dibiarkan, maka publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Jika terbukti ada penyimpangan, maka mereka yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu
Kasus ini harus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa hukum masih tajam ke atas, bukan hanya ke bawah.
Di akhir Unjuk Rasa Didi Santoso selaku kordinator Aksi didampingi para puluhan aksi menyerahkan draft Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Kepala kejaksaan negeri Tapanuli Selatan atau yang mewakili salah satu pegawai Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar harapannya segera ditindaklanjuti dan aksi unras bubar dengan tertib.zal/hm
