Ketua Suara Proletar, Ridwanto Simanjuntak, menilai ketidakmerataan pembangunan trotoar ini sebagai tindakan yang tidak adil. "Kami minta PT WIKA segera menyelesaikan pembangunan trotoar secara merata. Semua warga adalah pembayar pajak, seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif," tegasnya kepada wartawan di Medan, Rabu (21/1). Ridwanto juga mendesak agar PT WIKA memberikan transparansi terkait pertimbangan mereka dalam menentukan lokasi pembangunan trotoar, guna menghindari dugaan adanya praktik korupsi.
Protes serupa juga disampaikan oleh pelaku usaha di sekitar lokasi. Hendri, Wakil Manager Warung Steak & Shake, berharap pembangunan trotoar dilakukan secara seragam di seluruh area. "Kami ingin trotoar dibangun secara merata agar tidak ada kesan diskriminasi. Ini penting untuk kenyamanan masyarakat dan kelancaran aktivitas usaha," ujar Hendri.
Pembangunan underpass yang menghubungkan Jalan Gatot Subroto ke Jalan Binjai sendiri bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut. Namun, ketidakmerataan pengerjaan trotoar justru menambah masalah baru bagi warga dan pelaku usaha.
Sementara itu, PT WIKA melalui pihak terkait menyarankan untuk mengonfirmasi masalah ini ke instansi Pekerjaan Umum (PU). Rahmat, Kepala Satker DJN, menyatakan, "Silakan dikonfirmasi ke PPK-nya." Sayangnya, upaya konfirmasi kepada PPK yang dimaksud, Tambos, tidak mendapat respon. Nomor WhatsApp yang tercantum, 0811614XXC, tidak memberikan balasan hingga berita ini diturunkan.
Pihak masyarakat dan pelaku usaha berharap PT WIKA segera merespons keluhan ini dengan langkah konkret, sehingga pembangunan trotoar dapat dirampungkan dengan merata demi kenyamanan bersama.red
