Selama beberapa hari menjelang pelantikan, ada kecemasan bahwa pihak oposisi, yang mendukung Edmundo Gonzales, akan menggelar aksi besar. Gonzales, yang sebelumnya berada di pengasingan di Madrid, bahkan dikabarkan akan kembali ke Venezuela untuk memimpin pelantikan tandingan. Namun, aksi tersebut tidak terbukti mengguncang pemerintah. Sebuah demonstrasi yang digelar pada 9 Januari 2025, lebih kecil dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya, meskipun beberapa tokoh penting seperti Maria Corina, mantan anggota Majelis Nasional, turut berorasi.
Maria Corina, yang tidak bisa ikut mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 karena larangan politik, tampil di tengah aksi dan mengklaim sempat ditangkap oleh aparat keamanan. Namun, klaim tersebut dibantah oleh pihak berwenang karena tidak ada bukti video atau foto yang mendukung pengakuan tersebut. Sementara itu, Edmundo Gonzales, yang sebelumnya direncanakan kembali, akhirnya membatalkan kepulangannya setelah mendapat ancaman penangkapan karena tuduhan makar dan penghasutan.
Pelantikan Maduro yang berlangsung pada 10 Januari 2025, terbilang lebih sederhana dibandingkan pelantikan sebelumnya. Acara berlangsung di ruang kecil Majelis Nasional tanpa adanya perayaan rakyat yang megah seperti pada tahun 2018. Walaupun demikian, suasana tetap meriah, meskipun tidak semeriah pesta rakyat tahun 2018 yang dihadiri oleh ribuan pendukung.
Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah kemenangan Maduro dalam Pilpres 2024 sah? Mengingat saya tidak memantau secara langsung jalannya Pilpres 2024 karena tengah berada di luar negeri, saya hanya bisa mengandalkan pengalaman saya saat mengamati Pilpres 2018.
Dalam Pilpres 2018, saya berada di Venezuela selama dua minggu untuk memantau jalannya pemilu. Proses pemilu di Venezuela melibatkan penggunaan sistem e-voting yang modern, dengan verifikasi pemilih yang ketat melalui nomor KTP dan rekam biometrik sidik jari. Setiap pemilih kemudian memilih di bilik suara menggunakan monitor digital, dan pilihan mereka dicatat secara elektronik. Hanya suara yang tercatat dalam sistem e-voting yang dihitung, sementara kertas suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara hanya digunakan sebagai data pembanding.
Pada Pilpres 2024, sistem serupa digunakan, dengan jumlah kandidat terbatas hanya dua, yaitu Nicolás Maduro dan Edmundo Gonzales. Tidak ada gerakan boikot besar seperti dalam Pilpres 2018, meskipun klaim oposisi tentang adanya ribuan surat suara yang mereka klaim mendukung Gonzales sulit dibuktikan, mengingat kertas suara hanya berfungsi sebagai data pembanding, dan tidak semua kotak suara dibuka untuk dihitung.
Dengan latar belakang sistem pemilu yang ada, sulit untuk menerima klaim oposisi mengenai kecurangan besar dalam Pilpres 2024, meskipun ketidakpercayaan dan ketegangan politik masih mewarnai proses ini.red
Oleh : Ketum PP JMSI Teguh SantosaBaca Juga:
