JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah terbaik. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Kepala Daerah seluruh Indonesia secara virtual, Rabu (4/12/2024).
Salah satu Kepala Daerah terbaik adalah Agus Fatoni, Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Fatoni masuk 3 besar Pj Gubernur Terbaik bersama Zudan Arif Fakhrullah, Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan Elen Setiadi, Pj Gubernur Sumatera Selatan. Pada saat tersebut, Mendagri juga mengumumkan Pj Bupati dan Walikota terbaik seluruh Indonesia.
Fatoni mendapatkan penilaian terbaik bukan kali ini saja, dirinya juga menerima penghargaan kinerja terbaik bidang ekonomi daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tempo Media Group. Penghargaan itu tentunya didapatkan dengan berbagai terobosan inovasi dan strategi yang dilakukannya guna meningkatkan perekonomian daerah, salah satunya dengan mencanangkan berbagai Gerakan Serentak.
Kemudian, Fatoni juga menerima penghargaan Total Kinerja Terbaik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian karena dinilai sebagai penjabat kepala daerah dengan kinerja yang baik. Penghargaan tersebut diberikan pada 30 Agustus 2024 lalu.
Selain itu, Fatoni juga memperoleh penghargaan CNN Awards 2024 dengan kategori Most Inspiring Leader. Tak cukup sampai di situ, dirinya juga menerima penghargaan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan kategori Best Social Engagement dan Leading Public Infrastructure Management pada 9 Agustus 2024 lalu.
Baca Juga:
Belum lama ini, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menerima penghargaan dari Organisasi Buruh sebagai Tokoh Inovatif, Visioner dan Dialogis dalam menjamin perlindungan bagi serikat buruh di Sumut. Terdapat tiga serikat buruh yang memberikan penghargaan tersebut, di antaranya Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Sumut, DPD KSPSI SUMUT (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan DPD SPN SUMUT (Serikat Pekerja Nasional).
Tak hanya menerima penghargaan dari serikat buruh di Sumut, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni juga menerima penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai Pembina dalam Managemen Peningkatan Produktivitas Provinsi Sumut.
Sementara itu, di Sumut sendiri dirinya telah mencanangkan berbagai gerakan serentak, khususnya di bidang perekonomian. Mulai dari Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut dan Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut.
Selanjutnya, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan se-Sumut, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Berkoperasi Serentak se-Sumut, Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut dan Gerakan Bersih Narkoba se-Sumut.
Baca Juga:
Sebelum menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara, Fatoni diberikan amanah untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan selama 9 bulan, yaitu Oktober 2023 hingga Juni 2024. Agus Fatoni telah menerima 71 penghargaan. Prestasi tersebut diraihnya dalam rentang waktu 9 bulan, yaitu Oktober 2023 hingga Juni 2024.
Sementara itu, pada tahun 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menunjuk Agus Fatoni menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara. Upacara penyerahan Surat Keputusan dilaksanakan oleh Mendagri kepada Fatoni dilaksanakan Jumat 25 September 2020 bertempat di Kementerian Dalam Negeri.
Ketika menjabat sebagai Pjs. Gubernur Sulut, Fatoni Ia juga pernah mendapat penghargaan Pjs Gubernur Sangat Komunikatif dari Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) dan penghargaan dari Organisasi Kemasyarakatan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) sebagai Pelopor Gerakan Dakwah dan Kerukunan.
Hingga saat ini, Fatoni masih menjadi pejabat definitif sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri. Sebelumnya, Fatoni juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Bina Keuda Kemendagri, Plt. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri, Kepala Staf Pribadi Mendagri dan Kepala Bagian Protokol Kemendagri.rel
